Bab 1 buku ini berisi Pendahuluan yang mengupas tentang tiga prinsip pengelolaan sumber daya alam. Sementara bab 2 menjabarkan pengertian hukum, sistem hukum, dan hukum pertambangan. Bab 3 menjelaskan tentang arti penting pengelolaan pertambangan dan beberapa pengertian umum yang harus dipahami. Mulai bab tiga dan seterusnya ini yang banyak mengalami perubahan regulasi. Bab 4 mengambil judul asas, tujuan, penguasaan, dan kewenangan pertambangan. Selanjutnya, penulis menjelaskan tentang cakupan wilayah, perizinan dan jasa pertambangan dalam bab 5. Pada bab 6, penulis membahas tentang pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Bab 7 bicara tentang penegakan hukum pertambangan. Pada bab ini, jumlah jenis pelanggaran sanksi administrasi bertambah jumlahnya, begitu pula tindak pidana yang mengkriminalisasi pengabaian reklamasi dan pascatambang. Terakhir, bab penutup yang berisi perubahan kebijakan pertambangan di daerah tentang perizinan dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi yang kini sepenuhnya diambil alih pusat.